Skip to contentInilah kalimat meminta sumbangan untuk orang meninggal dan ulasan lain mengenai hal-hal yang masih ada kaitannya dengan kalimat meminta sumbangan untuk orang meninggal yang Anda ini tersedia beberapa artikel yang menjelaskan secara lengkap tentang kalimat meminta sumbangan untuk orang meninggal. Klik pada judul artikel untuk memulai membaca. Semoga bermanfaat. …beberapa pria yang beranggapan mengatakan “I love you’ berarti “Saya tidak akan meninggalkanmu” atau “ Saya akan selalu dapat dipercaya”. Hal ini akan membuat beberapa pria takut. Mereka merasa kalimat-kalimat… …atau “tidak” untuk memberi kesan teguh pendirian. “Lihat nanti saja, ya!” Kalimat ini mengindikasikan penundaan keputusan tanpa batasan waktu yang jelas. Selain itu, kalimat di atas juga kerap digunakan sebagai… …panjang, tapi itu dilakukan karena permintaan kekasih yang tidak memperbolehkan Anda memotong rambut. 3. Meminta Anda Selalu Mengingatkannya Wajar saja, jika pria meminta kekasihnya untuk sesekali mengingatkannya untuk suatu hal…. …pasangan bila sedang menghadapi pertengkaran. Gretchen Rubin, penulis The Happiness Project, mengumpulkan 23 kalimat yang dapat membantu agar Anda dapat membahas masalah tanpa membuat “panas” si dia. Berikut adalah 9… …Penampilannya Saat si doi lagi marah, pertama-tama kamu harus meminta maaf. Kemudian rayu dia disertai dengan memuji penampilannya. Namun, kamu jangan lupa untuk tetap tersenyum padanya. Hadiah Maaf Jika meminta… …kesalahan Anda dan meminta maaf kepada pria. Cobalah lakukan dengan cara yang sederhana dan mudah untuk dimengerti olehnya. Sehingga ia dapat memaafkan kesalahan Anda. Tulus Dengan rasa bersalah dan meminta… …mengemudi atau berkendara. Jangan meminta maaf lewat sms. Jangan biasakan buah hati untuk meminta maaf kepada orang lain lewat SMS. Biasakan mereka meminta maaf dengan bertemu dan bertatap muka langsung….

BerandaKlinikKetenagakerjaanHak-Hak Karyawan yan...KetenagakerjaanHak-Hak Karyawan yan...KetenagakerjaanJumat, 20 September 2013Selamat sore pak. Saya ingin penjelasan dari bapak terkait kasus di bawah ini. Ada karyawan yang sudah menikah sah gereja dan catatan sipil, namun sudah cerai hidup, tanpa putusan pengadilan. Artinya, cerai secara adat sudah sembilan tahun. Kemudian si karyawan ini sakit bukan karena kecelakaan dan telah meninggal. Apakah pembayaran hak karyawan ini diberikan kepada isteri atau kepada orang tua kandung yang masih hidup sebagai ahli waris? Atau kepada anak angkat yang secara hukum tidak dapat dibuktikan dengan surat adopsi anak dari pengadilan? Mohon bantuan penjelasan Bapak terima kasih. dengan permasalahan dan pertanyaan yang Saudara sampaikan, dapat saya rangkum menjadi 2 dua hal. Pertama dan yang terutama Pihak manakah dan kepada siapa yang berhak sebagai ahli waris jika seseorang karyawan meninggal dunia? Kedua, apa saja hak-hak seorang karyawan maksudnya, hak ahli waris pekerja/buruh yang meninggal dunia -dan bukan karena kecelakaan menjawab permasalahan utama, kiranya saya perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa saja hak-hak seorang karyawan yang meninggal dunia yang bukan karena kecelakaan kerja, masing-masing sebagai berikut1. bahwa hak-hak seorang karyawan dalam hal ini, pekerja/buruh yang meninggal dunia -yang bukan karena kecelakaan kerja, termasuk bukan karena penyakit akibat kerja “PAK” - sesuai ketentuan dan timbul dari peraturan perundang-undangan, adalaha. sejumlah uang* semacam “uang duka” yang nilai dan perhitungannya sama dengan -jumlah- perhitungan 2 dua kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “UU Ketenagakerjaan”, 1 satu kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 3 UU Ketenagakerjaan, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 UU Ketenagakerjaan.*Keterangan Sejumlah “uang duka” tersebut, adalah merupakan kewajiban dari pengusaha yang mana pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja atau merupakan hak ahli waris-keluarga-nya vide Pasal 166 UU Ketenagakerjaan.b. jaminan kematian “JK”* yang meliputi 1 Santunan kematian, lumpsum sebesar empat belas juta dua ratus ribu rupiah;2 Biaya pemakaman, lumpsum sebesar dua juta rupiah; dan3 Santunan berkala dibayarkan sebesar dua ratus ribu rupiah per-bulan selama 24 dua puluh empat bulan, atau -jika- dibayarkan di muka sekaligus sebesar empat juta delapan ratus ribu rupiah atas pilihan -dari para ahli warisnya- vide Pasal 12 dan Pasal 13 UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau UU Jamsostek jo Pasal 22 PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 53 Tahun 2012 atau disebut PP Penyelenggaraan Jamsostek.*Keterangan Hak JK ini, merupakan kewajiban PT Jamsostek jika tenaga kerja diikut-sertakan dalam program jamsostek. Akan tetapi, manakala pengusaha tidak mengikutkan tenaga kerjanya pada program jamsostek, maka merupakan tanggung-jawab dan kewajiban perusahaan memenuhinya vide Pasal 17 dan 18 ayat 3 UU Jamsostek c. jaminan hari tua “JHT”* yang jumlahnya merupakan akumulasi iuran selama masa kepesertaan dan pengembangannya. *Keterangan JHT ini -pada prinsipnya- juga dibayarkan -oleh PT. Jamsostek- kepada ahli waris. Dalam hal tenaga kerja tidak diikutsertakan dalam program jamsostek termasuk jika diikutsertakan, akan tetapi terputus-putus, maka JHT atau selisihnya merupakan kewajiban dan tanggung-jawab pengusaha untuk membayar yang besaran nilainya sesuai jumlah kewajiban yang seharusnya diperoleh dari PT. Jamsostek vide Pasal 6 ayat [1] huruf c dan Pasal 14 ayat [2] jo Pasal 17 dan 18 ayat 3 UU Jamsostek jo Pasal 24 ayat [1] PP Penyelenggaraan Jamsostek jo PP No. 1 Tahun 2009;Selain itu, ada kemungkinan juga timbul hak dari perjanjian atau persetujuan -para pihak, yang merupakan kesepakatan dan/atau dituangkan dalam perjanjian kerja dan/atau dalam peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama sehingga mengikat para pihak mematuhinya pacta sun servanda dan menjadi hak –ahliwaris- mendiang vide Pasal 1338 dan Pasal 1320 jo Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata.2. Pihak-pihak yang berhak sebagai ahli waris dari -seorang- karyawan yang meninggal dunia, pada prinsipnya sangat tergantung dari hukum waris apa yang berlaku -dan hukum waris mana yang diterapkan- bagi si Pewaris. Hukum yang diterapkan, menentukan kepada siapa warisan diberikan dan bagaimana para ahli waris menerima pembagiannya, serta berapa hak / bagiannya masing-masing. Sebagaimana informasi yang Saudara sampaikan, bahwa ada 3 tiga pihak yang mempunyai hubungan –langsung maupun tidak langsung– dengan mendiang, masing-masing, isteri sah dan -kedua- orang tua kandung, serta “anak adopsi”. Terkait dengan persoalan, pihak mana yang berhak atau kepada siapa harta warisan diberikan? Dapat kami jelaskan, sebagai berikut a Seperti kata Saudara, bahwa mendiang -sudah- menikah sah di Gereja dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka asumsi saya hukum yang diterapkan dan berlaku bagi ahli warisnya adalah Hukum Waris Perdata Barat sebagaimana tercantum dalam Pasal 830 Pasal 1130 KUH Kemudian menurut Saudara, -secara de-facto- isterinya telah diceraikan tanpa putusan pengadilan yang kata Saudara, hanya dilakukan secara adat dan selanjutnya berpisah selama sembilan tahun. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian hidup hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Dan pernyataan terjadinya perceraian, baru -sah- terhitung pada saat dinyatakan di depan Sidang Pengadilan. Dengan demikian, apabila perceraian tersebut tanpa -dan belum ada- putusan pengadilan yang berwenang dan -seperti kata Saudara- hanya “bercerai secara adat” -yang sudah- selama 9 sembilan tahun, menurut hemat saya belumlah sah untuk dikatakan bahwa telah “terjadi perceraian” dan -tentu- belum mempunyai akibat -secara- karena perceraian belum dilakukan secara resmi hingga meninggalnya salah satu pihak, maka hakikatnya belum pernah terjadi perceraian secara sah dan belum mempunyai akibat hukum atas perpisahan tersebut. Dalam pengertian, walaupun mereka secara de facto telah berpisah, namun karena de jure belum ada putusan Pengadilan, maka secara hukum mereka adalah masih -sah- sebagai suami isteri. Dengan demikian, menurut hemat saya, isteri mendiang masih berhak sebagai ahli waris -atas warisan- mendiang suaminya sebagai karyawan dari perusahaan dan/atau dari PT. Selanjutnya Saudara mengatakan, ada orang tua kandung dari -mendiang-. Namun dalam sistem Hukum Waris Perdata Barat, berdasarkan Pasal 852 856 KUH Perdata orang tua -kandung- adalah ahli waris golongan kedua, yang hanya berhak -tampil- menjadi ahli waris jika tidak ada sama sekali ahli waris golongan pertama suami/isteri dan/atau anak sah. Karena isteri mendiang sebagai ahli waris golongan pertama masih ada, maka orang tua tentunya tidak berhak tampil mewaris Pasal 852 jo Pasal 852a KUH Perdata. d Kemudian status anak angkat anak adopsi yang kata Saudara secara hukum tidak dapat dibuktikan dengan surat -penetapan- adopsi anak dari pengadilan yang berwenang, maka dengan demikian, menurut hemat saya legal standing-nya sangat lemah. Derajat dan haknya anak adopsi sebagai ahli waris hanya -dapat- dipersamakan seperti anak sah -jika telah ditempuh proses adopsi secara sah- vide Pasal 20 jo Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak.Disamping ketentuan Hukum Waris tersebut di atas, pemberian hak waris kepada ahli waris, diatur juga dalam peraturan perundang-undangan mengenai jaminan sosial tenaga kerja jamsostek, khususnya dalam Pasal 22 PP No. 53 Tahun 2012 jo PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek. Walau demikian, menurut hemat saya ketentuan tersebut sangat lemah, karena tidak memperhatikan asas-asas dan prinsip hukum waris, khususnya ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai sistem hukum waris yang berlaku dan diterapkan di Indonesia. Kalaupun harus diberlakukan, maka tentu hanya hak-hak tenaga kerja yang berasal diperoleh dari Jamsostek -khususnya- hak atas jaminan kematian dan jaminan hari tua yang dapat dibagi menurut ketentuan Pasal 22 PP Nomor 53 Tahun 2012 jawaban saya, mudah-mudahan dapat hukum1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 3. Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan5. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan6. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 20127. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan AnakTags